TUGAS PANWASLU KECAMATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas:

• a.      Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1.      mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan

2.      mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

3.      melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

4.      meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

5.      menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

6.      menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7.      memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

• b.      mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1.      pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2.      pelaksanaan kampanye;

3.      Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

5.      pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

6.      pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

7.      pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

8.      pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;

• c.       mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
• d.      mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
• e.      mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1.      putusan DKPP;

2.      putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3.      putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

4.      keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5.      keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;

• f.        mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• g.      mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
• h.      mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
• h.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.