Penetapan Nama Calon Anggota PPS Se-Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Glenmore – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada setiap Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Banyuwangi  dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.  Adapun nama – nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana terlampir yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Pengumuman dan lampiran dapat diunduh pada file dibawah ini. (Teknis dan Hupmas KPU Kab. Banyuwangi)

Jadwal pelantikan menyusul, mohon untuk selalu aktif mengecek pada website KPU Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada setiap Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Banyuwangi  dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.  Adapun nama – nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana terlampir yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Pengumuman dan lampiran dapat diunduh pada file dibawah ini. (Teknis dan Hupmas KPU Kab. Banyuwangi)

Jadwal pelantikan menyusul, mohon untuk selalu aktif mengecek pada website KPU Kabupaten Banyuwangi.

File Download

File	File size
PENGUMUMAN PENETAPAN PPS.pdf	4531 Kb

Sumber: http://kpud-banyuwangikab.go.id 

Untuk Pengawas Pemilu: Alat Kerja Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS

Read More

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan / Panwascam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan / Panwascam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

• Tugas Panwaslu Kecamatan / Panwascam diatur dalam Pasal 105
• 
  
• Wewenang Panwaslu Kecamatan / Panwascam diatur dalam Pasal 106
• 
  
• Kewajiban Panwaslu Kecamatan / Panwascam diatur dalam Pasal 107

Read More

KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Pasal 107

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

a.      bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b.      melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c.       menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d.      menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e.      melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read More

WEWENANG PANWASLU KECAMATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Pasal 106

Panwaslu Kecamatan berwenang:

a.      menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan;

b.      memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c.       merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d.      mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan ;

e.      meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

f.        membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;

g.      mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

h.      melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read More

Penetapan Nama Calon Anggota PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Glenmore – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus seleksi wawancara berdasarkan urutan abjad yang memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan  5 (lima) pada setiap Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi  dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.  Adapun nama – nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana terlampir yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Pengumuman dan lampiran dapat diunduh pada file dibawah ini. (Teknis dan Hupmas KPU Kab. Banyuwangi)

Jadwal pelantikan menyusul, mohon untuk selalu aktif mengecek pada website KPU Kabupaten Banyuwangi.

File Download

File	File size
PENGUMUMAN PENETAPAN PPK.pdf	6273 Kb

Sumber: http://kpud-banyuwangikab.go.id

Read More

TUGAS PANWASLU KECAMATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas:

• a.      Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1.      mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan

2.      mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

3.      melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

4.      meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

5.      menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

6.      menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7.      memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

• b.      mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1.      pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2.      pelaksanaan kampanye;

3.      Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

5.      pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

6.      pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

7.      pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

8.      pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;

• c.       mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
• d.      mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
• e.      mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1.      putusan DKPP;

2.      putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3.      putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

4.      keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5.      keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;

• f.        mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• g.      mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
• h.      mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
• h.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read More

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN BAWASLU

Seluruh Peraturan Bawaslu RI bisa didownload disini

Oleh: AGUS MULYADI

Read More

HADAPI PILKADA 2018, BAWASLU GELAR RAKERNIS PENYELESAIAN SENGKETA TAHAP II

Simalungun, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tahap II di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 2 - 4 November 2017. Acara ini diikuti oleh seluruh komisioner Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa Barat yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018 yang berjumlah 165 orang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan wewenang kepada Bawaslu selain penindakan terhadap dugaan pelenggaran pilkada, juga pencegahan terjadinya pelanggaran. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa, Hotma Maya Marbu, berharap sengketa Pilkada tidak sampai ke tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota.

"Sengketa Pilkada cukuplah ditangani oleh Pengawas Lapangan. Namun, apabila sampai masuk ke tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, kita harus tahu cara menyelesaikannya," ujarnya.

Dalam Rakernis ini, model penyampaian materi yang digunakan adalah kelas belajar dan praktik musyawarah penyelesaian sengketa. Peserta dibekali dengan ketrampilan bersidang dalam musyawarah sengketa, penulisan putusan, dan penyampaian hasil putusan musyawarah sengketa.

Hadir dalam acara ini anggota Bawaslu Rahmat Bagja, ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Kapolres Kabupaten Simalungun, dan pemangku adat setempat.

Penulis/foto : Agus

Sumber: https://www.bawaslu.go.id 

Read More

KETUA BAWASLU: BANGUN SOLIDITAS ANTAR PENGAWAS PEMILU

Solo, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan perlunya soliditas antara jajaran pengawas, mulai dari tingkat TPS hingga provinsi. Menurut Abhan, soliditas ini menjadi modal untuk menguatkan lembaga sehingga dapat bekerja dengan maksimal.

"Soliditas internal harus terus dibangun. Dari soliditas itu maka akan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jika sesama pengawas tidak bisa solid, maka tugas akan lebih berat," ujar Abhan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 di Solo, Selasa (31/10/2017).

Abhan menjelaskan, pengawas Pemilu merupakan satu-kesatuan yang saling menyokong satu sama lain. "Dengan bekerja bersama-sama, kita bisa meningkatkan kinerja bersama," terang Abhan.

Pengawas Pemilu, sambung Abhan, juga harus mampu meminimalisir politik transaksional, isu SARA, dan netralitas ASN. "Pengawas Pemilu ini harus mampu menjadikan Pemilu ataupun Pilkada ini menjadi lebih baik," jelas Abhan.

Abhan berharap, provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pionir bagi daerah lainnya dalam pengawasan dan penindakan Pemilu. "Termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Kita harus mampu menyelesaikan sengketa proses yang mungkin akan terjadi selama Pilkada 2018 ini," pungkas Abhan.

Selanjutnya, Mantan Ketua Bawaslu tahun 2010 Bambang Eka Cahya Widodo yang menjadi narasumber mengatakan, penyelesaian sengketa pemilihan menunjukkan marwah lembaga pengawas Pemilu. "Pengawas Pemilu harus mampu menyelesaikan sengketa pemilihan dengan efektif serta berdasarkan bukti dan analisis yang tepat," jelasnya.

Penulis: AnastasiaFoto: Bayu (Humas Jawa Tengah)

Editor : Pratiwi

Sumber: https://www.bawaslu.go.id 

Read More

PELANTIKAN CALON TERPILIH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

Banyuwangi, 1 November 2017 

Nomor: 013/BAWASLU_PROV.JI-02/X/2017

Sifat: Penting

Lampiran: - 

Perihal: Undangan Pelantikan

Kepada:

Yth. Panwascam Terpilih se-Kab. Banyuwangi

di

   Tempat

Berdasarkan Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 011/K.BAWASLU_PROV.JI-02/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Bersama ini disampaikan bahwa untuk Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji akan dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Jum'at, 3 November 2017 

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai (Peserta harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai)

Tempat : Aula Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi 

Pakaian : Full JAS/ PSL + Peci Hitam (Laki-laki) & Kebaya (Perempuan) 

Demikian Undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua, 

ttd

HASYIM WAHID

Daftar Panwascam Terpilih 2017 se-Kab.Banyuwangi

Read More

PENGUMUMAN CALON TERPILIH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

Berikut adalah pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi tahun 2017.

Bagi nama-nama yang tercantum berikut ini agar segera menyerahkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah pada saat pembekalan.

Pembekalan akan dilaksanakan pada: 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 28 Oktober 2017
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Gedung BRI Cabang Banyuwangi (lantai tiga) Jl. Ahmad Yani no. 12, Banyuwangi.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, mohon hubungi cp: 0822 3488 3602 (Dian Mardiyanto). Terima kasih.

DOWNLOAD DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

Sumber: http://panwaskabbanyuwangi.blogspot.co.id/2017/10/pengumuman-calon-terpilih-anggota.html 

Read More